Gotong Royong dalam Platform Indonesiana

Wicaksono Adi, koordinator program “Indonesiana” Ditjenbud Kemendikbud Republik Indonesia, mengatakan bahwa Indonesiana adalah sebuah struktur hubungan terpola antar penyelenggara kegiatan budaya daerah di Indonesia. Dengan platform tersebut diharapkan akan ada standar penyelenggaraan kegiatan budaya dan unsur gotong royong di daerah.

Dalam pertemuan dengan kalangan pemangku kepentingan kebudayaan di Taman Candra Wilwatikta, Selasa (9/4), Adi menambahkan, bahwa program ini berangkat dari adanya fakta bahwa selama ini ada sekitar 350 festival di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Secara umum, sekitar 60-70 persen inisiator kegiatan tersebut adalah negara. Prosesnya, negara atau pemerintah membuat desain dengan asumsi bahwa mereka memahami proses kebudayaan yang berlangsung di lapangan. Asumsi ini berdasarkan program yang sudah ada secara turun temurun dalam rangka penyerapan anggaran. Konsekuensinya ada dana yang turun untuk dibagi-bagi. Pola seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 1951. Jadi pola ini bisa dikatakan “plat merah”. Pertanyaannya, apakah pola ini relevan terkait dengan perkembangan kebudayaan yang berlangsung di masyarakat. Jawabannya ternyata cenderung tidak.

Jenis kedua, ada program kegiatan kebudayaan yang bersifat organis. Ini tidak banyak. Salah satunya adalah Festival Lima Gunung di Magelang. Disebut organis karena festival itu merupakan akumulasi kegiatan seni budaya di masyarakat yang kemudian menggumpal secara alamiah, dan dari gumpalan itu kemudian didesain bersama-sama oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian terbentuk suatu pola kerja didalam masyarakat yang tertata dengan sendirinya. Tentu ada yang bertindak selaku inisiator untuk menyambung-nyambungkan cara kerja komunitas ini. Masing-masing pihak kemudian memerankan kemampuannya bahkan sudah ada kerja-kerja yang kita sebut kerja kuratorial sekarang ini. Tapi mereka tidak mengenal istilah kurator atau artistic board.

Jenis yang ketiga adalah di tengah-tengah, yaitu ada yang by design melibatkan EO, ada yang berdasarkan satuan budaya, ada yang berdasarkan sumberdaya yang dipunyainya. Misalnya, Borobudur Cultural Writer Festival (BCWF) diselenggarakan dengan asumsi sudah ada satuan budayanya, sumberdaya di sekelilingnya diatur, kemudian dibuatlah suatu desain. Tetapi tidak ada basis sosialnya, kecuali pemangku kepentingan sastra dan sejarah, tidak ada masyarakatnya. Hanya itu. Maka akhirnya bekerjasama dengan Festival Lima Gunung untuk menyiapkan basisnya.

Dari berbagai jenis festival tersebut ada satu program dari Ditjenbud yang disebut Indonesiana. Berdasarkan referensi itu maka sekarang dilakukan pergeseran mindset dari para pemangku kepentingan yakni otoritas negara. Bahwa negara adalah salah satu pemangku kepentingan dari pengelola kebudayaan, bukan pelaku kebudayaan. Negara harus didorong sebagai fasilitator, yaitu pihak yang memermudah dan memberi ruang terciptanya peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan di atas tadi.

Festival Lima Gunung selalu menolak bantuan negara. Seluruh kebutuhan festival disiapkan dari hasil buminya masyarakat sendiri. Hal ini terkait dengan sistem sosialnya, dimana kepala sanggar itu biasanya mantan kepala desa. Dan orang yang terpilh menjadi kepala desa itu biasanya karena memiliki tanah paling luas, dengan demikian maka kontribusinya juga paling besar. Mereka sudah menjalankan platform gotong royong. Masing-masing sanggar sudah memiliki gedung sendiri-sendiri. Dan dalam prakteknya bukan sekadar kesenian melainkan sebuah entitas kultural. Bagaimana kalau hal ini diterapkan dalam program yang sifatnya plat merah tadi.

Dengan demikian isunya adalah bagaimana membangun gotong royong dalam rangka membuat platform atau landasan bersama, dimana tiap daerah, satuan budaya seni dan tiap komunitas berbeda-beda.  Dalam hal ini maka posisi negara adalah salah satu elemen dalam ekosistem. Dalam kerangka berpikir inilah maka kami undang 410 Kepala Dinas se-Indonesia dalam tiga kali pertemuan maka ada 9 yang memiliki keinginan untuk menggeser dirinya menjadi fasilitator komunitas dan pelaku. Sekarang saja ada 18 kementerian dan lembaga pemerintah yang mengurus kebudayaan tetapi bagaikan pasar malam. Karena itu diperlukan konsolidasi sistemik dengan platform Indonesiana. Pemerintah diposisikan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas, baik fisik, nonfisik dan akses. Sedangkan yang mengetahui dan menjalankan konten serta aktivitasnya adalah para pelaku atau pemangku kepentingan. Mereka diposisikan sebagai kurator, pelaksana dan menjadi bagian untuk memperkuat ekosistem. (h)